peraturan pemerintah tentang asn. Pada dasarnya pengertian ASN telah ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. peraturan pemerintah tentang asn

Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dimaksud Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. id – PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. [6] Susunan pangkat dan golongan ruang PNS pada dasarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (“PP 99/2000”). 47. b. Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri. (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Diberhentikan dengan hormat, PNS diberhentikan dengan hormat karena:. H. Peraturan Pemerintah No. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 5. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 1. 1 PENGANTAR. Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara (ASN), Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Tunjangan Hari Raya (THR) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari. ASN diatur dengan Undang-Undang tersendiri, yaitu UU 5 tahun 2014 tentang ASN. PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sipil Negara yang selanjutnya disebut NSPK Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi. Rencana Strategis BKN; Rencana Kerja BKN;. Peraturan Pemerintah No. JAKARTA - Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, terdapat aturan tentang cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013. 14. LINK. 14 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Keputusan. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dimaksud, perlu ditetapkan Surat. Ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta hukuman disiplin bagi PNS termuat dalam PP No. Judul. Pelaksanaan ketentuan batas usia pensiun dan pembayaran gaji bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi 1. Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Pada saat PermenPANRB 27 tahun 2021 tentang Pengadaan PNS ini berlaku maka: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara. 23. Peraturan Bersama. Baca Juga : PP 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. infoASN – Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. Related: Permendikbud 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Ilustrasi PNS berbaris. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ia mengatakan, dorongan membuat aturan baru ini karena Pemerintah Daerah ( Pemda) belum mengangkat guru PPPK padahal gaji para guru ini sudah ditransfer dari Pemerintah Pusat. Undang-Undang ini disingkat dengan UU ASN, Setelah UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan DPR pada 19 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai informasi, dalam Pasal 4 Perpres Nomor 21 Tahun 2023, diatur mengenai jam kerja instansi pemerintah dan ASN sebanyak 37,5 jam dari lima hari dalam sepekan, yakni dimulai Senin hingga Jumat. 15 Pasal 359 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara 16 Pasal 285 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Direktorat Kinerja ASN BKN sudah menggelar Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Informasi e-Kinerja Terintegrasi pada 27-29 April 2021 lalu di. 5. infoASN – PP 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS. 6787, jdih. PPK dan PyB dalam melaksanakan Pengembangan Kompetensi; b. PP tersebut antara lain mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Unduh perbkn ini untuk mengetahui lebih lanjut. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15/2023. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran. Pasal 2. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014); 8. Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 134 ayat (2) huruf d Peraturan. InfoASN. ABSTRAK. Pegawai ASN) untuk dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Pemerintah. 4450, LL SETNEG : 6 HLM. 11 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah (PP) No. "Saya ingatkan kembali tentang nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK, adapun maknanya adalah sebagai berikut: Berorientasi pelayanan, Akuntabel,. 2019/NO. Tematik. Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. Anda bisa mendownload untuk mengetahui isi lengkap aturan terbaru ini. TEMPO. Mencabut : PP No. Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2023 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan. 53, LN. 16 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji. 2020/NO. 20. Pengaturan jam kerja tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis perubahan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 Ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Peraturan BKN 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan. Created Date: 9/7/2021 3:54:26 PMPengalihan - Pegawai - Komisi - Pemberantasan - Tindak Pidana - Korupsi - Aparatur - Sipil - Negara - ASN - KPK. mengatur mengenai ASN. Pencairan THR PNS 2023 ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023. BANGKAPOS. 106. Berikut kutipan penjelasan mengenai sanksi pemberhentian PNS/ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 30 Tahun 2019. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. yang bekerja pada instansi pemerintah” . Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil NegaraRegulasi yang memayunginya pun sudah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2023. 176. InfoASN. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Salah satu isi aturannya PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; Peraturan Pemerintah PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dimaksud Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jakarta -. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian. sampai dengan berlakunya peraturan pela ksanaan mengenai Ja batan ASN dalam Undang Undang Aparatur Sipil Negara. Pasal 35 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. kepada Kepala BKN untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi ASN. Jakarta, 29 Maret 202 3 – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023 yang mengatur kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta, yang terakhir adalah. 4. diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; 2) Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manaje men Pegawai Pemerintah dengan Perjanj ian Kerja (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264 ); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5a9al; MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. f. Download Aplikasi. 3. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis,. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran. Berikut ini uraian Kewajiban dan Larangan PNS yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. 20 Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Dalam hal ini, PNS dilarang untuk menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi. Dituliskan, untuk pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN. 2023. Untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah beberapa. Pj Sekda Kalteng, Nuryakin. Berita; Siaran Pers; Pengumuman; Statistik PNS; Akuntabilitas Kinerja. Hal tersebut dinyatakan pada. Adapun yang dimaksud Pelanggaran Disiplin adalah setiap. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. 7. 02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun. (1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi3. 1252, PERMENPAN. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ASN dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jabatan Administrasi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil T. JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih mematangkan skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) baru, Nusantara. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sahabat ASN, pada artikel sebelumnya telah disampaikan secara garis besar tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur tentang Disiplin PNS. COM-Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) yakni Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021. tirto. 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi. Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17, pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat l7l, Pasal 74, pasal 78, pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), pasal 89, pasal 91 ayat (6), Pasal 92. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Mencabut : PP No. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran. U. 29. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada Instansi Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pelatihan. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. S. Tentu, dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan UU No. Penerbitan PP ini sekaligus memperkuat reformasi birokrasi. Peraturan Perundang-undangan. Nomor 74 Tahun 2000 (202) Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara. Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur,. Tutup. Tipe Dokumen. Pertimbangan PP 79 tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan BPASN adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. 6477, JDIH. id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). 5. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini, PNS dilarang untuk melakukan nikah siri. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (download PP 101/2000) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 14 Tahun 2011. Sedangkan untuk besaran gaji pokok seorang PNS 2022 sendiri masih diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas. perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Keda; Mengingat 1. ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Unduh PDF. Pegawai Pemerintah dengan Penjanjian Kerja (PPPK) STATUS ASN a. Nomor 97 Tahun 2000 (214) Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Ada 3 jenis pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) sebagai berikut: 1. 2021/No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Perbkn ini juga berisi tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan mekanisme pengajuan keberatan. Perpres ini mencabut Perpres Nomor 123 Tahun 2017. Pola karier dibangun bukan hanya sekedar menampung informasi. 55Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam perspektif UU ASN pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018. Setiap Pegawai. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pengertian ASN. BN. Mencabut a. Pada dasarnya pengertian ASN telah ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. mengatur mengenai ASN. Judul. ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai. 5 Tahun 2014 harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Peraturan Bersama. 05/2009. ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang. Untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen. Menimbang : Mengingat Menetapkan : SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan. go. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019. Anda bisa mendownload untuk mengetahui isi lengkap aturan terbaru ini. tidak menuntut untuk diangkat sebagai PNS. Perubahan Ketentuan Disiplin PNS dalam PP 94/2021 ini menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri. Pertimbangan PermenPANRB 22 tahun 2021 tentang Pola Karier PNS adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5 Tahun.